Muna (Sultra), Mitrabuser.com, - Program pemerintah yang terdiri dari program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) merupakan program nasional dibawah naungan kementerian bukan program pemerintah daerah, apalagi program bupati.
Hal itu dijelaskan Irwan, politisi Hanura Muna dalam orasi politik saat kampanye calon bupati Muna, Laode M Rajiun Tumada dan wakilnya H. La Pili di Kecamatan Kabawo, Muna, Selasa, 20 Oktober 2020.
Menurutnya, ia sengaja menjelaskan karena program itu acap kali dijadikan alat kampanye tim dan pendukung salah satu paslon di Muna.
"PKH BLT bedah rumah menjadi alat kampanye politik mereka. Saya sampaikan itu merupakan program pusat untuk masyarakat, bukan program Pemda dan itu program nasional," ungkap Irwan.
Olehnya itu, ia menegaskan jika ada oknum yang mengintimidasi masyarakat dengan ancaman akan dihapus atau diganti bantuan itu segera dilaporkan.
"Laporkan jika ada yang mengancam dan mengganti banntuan tersebut dan juga yang mengintimidasi warga kita akan kawal jangan takut, kami tim RAPI siap mengawal itu, " tegasnya.
Senada dengan itu, Koordinator PKH Samsul menjelaskan PKH bukan urusan bupati, bukan urusan Camat apalagi Plt Kades.
"PKH itu program pusat yang pendampingannya dari Kementerian Sosial bukan urusan bupati camat atau Kades," tegas Samsul saat orasi.
Ia menyampaikan jika ditemukan oknum pejabat, camat, apalagi Kades mengintimidasi atau mengancam akan mengganti nama penerima manfaat agar segera difoto dan dilaporkan.
"Jika ada yang mengancam dan dihilangkan segera laporkan. PKH itu ditransfer kerekening masing-masing dan datanya ada di DTKS," jelasnya.
Reporter: Awal Muna
