Soppeng, Mitrabuser.com, - Anggota DPRD Sulsel, Andi Nurhidayati Zainuddin kembali menemui masyarakat Soppeng dalam Kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun 2021/2022 di Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, Kamis (2/12/2021)
Andi Etti sapaannya mengungkapkan, Kelurahan Ujung adalah kelurahan/desa yang ke-56 yang ia datangi sejak terpilih di periode kedua di DPRD Sulsel. Ia berkomitmen akan mengunjungi seluruh kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Soppeng untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.
"Sejak dilantik di periode kedua pada tanggal 24 September 2019, Saya telah menemui masyarakat di 55 desa/kelurahan. Dan Ujung ini menjadi kelurahan yang ke-56 yang Saya kunjungi dari 70 desa/kelurahan di Soppeng. Tersisa 14 Desa yang belum sama sekali Kami datangi," ujar Anggota Komisi D DPRD Sulsel ini.
Dalam kesempatan ini juga, Andi Etti menyampaikan bahwa sekarang dirinya ditugaskan oleh partainya duduk di Komisi D yang membidangi pembangunan infrastruktur setelah dua tahun lebih ditugaskan di Komisi B yang membidangi perekonomian.
"Alhamdulillah, bulan lalu PPP kembali menugaskan Saya di komisi yang membidangi infrastruktur. Dan ini sangat relevan dengam kondisi ruas jalan provinsi yang ada di Soppeng yang hampir dikeluhkan oleh semua masyarakat. Dan semoga Saya bisa mengawal perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang ada di Soppeng," ujarnya.
"Lilirilau Ini adalah kecamatan yang paling banyak ruas jalan yang masuk kewenangan provinsi yaitu ruas jalan Soppeng-Cabbenge, Cabengnge-Ulugalung, Salaonro-Pompanua, dan Cabenge-Takkalalla," jelasnya.
Dan di 2022, kata Mantan Anggota DPRD Soppeng ini, beberapa ruas jalan provinsi akan diperbaiki oleh pemerintah dan anggarannya sudah disepakati dalam pembahasan APBD 2022. Sekitar 99,5 milyar anggaran telah dialokasikan untuk perbaikan ruas jalan di Soppeng.
"Ruas Cabbenge-Soppeng dianggarkan 8 milyar, ruas jalan Takkalalla-Cabbenge-Salaonro dianggarkan 19,3 milyar, ruas Soppeng-Batas Sidrap diangarkan 14,2 milyar, Ruas Lajoa-Pacongkang-Citta-To Benteng 6,5 milyar dan Jembatan Pacongkang 51,5 milyar," jelasnya.
Dalam reses tersebut, selain persoalan infrastruktur jalan provinsi, masyarakat juga mengeluhkan persoalan kelangkaan pupuk, ketersedian bibit dan pertisida, serta bantuan pelatihan bagi kelompok usaha kecil menengah (UKM). (Rahman)