Soppeng, Mitrabuser.com, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan melayangkan surat panggilan saksi pertama kepada Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, Andi Muhammad Farid, S.Sos., terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan. Hal itu diketahui media ini pada Senin (9/11/2026).
Surat panggilan bernomor S.Pgl/Saksi.1/768/XI/RES.1.6/2026/Ditreskrimum tersebut diterbitkan di Makassar pada 3 November 2026 dan ditandatangani oleh Wadirreskrimum Polda Sulsel selaku penyidik, Kombes Pol Adnan Pandibu, S.H., S.I.K.
Dalam surat tersebut, Andi Muhammad Farid diminta hadir memenuhi panggilan penyidik pada Selasa, 10 November 2026, pukul 10.00 WITA, bertempat di Kantor Ditreskrimum Polda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan Km 16, Makassar.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Ditreskrimum lantai 2, Unit 3 Subdit II. Andi Muhammad Farid dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Berdasarkan isi surat panggilan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penganiayaan yang terjadi di Kantor BKPSDM Kabupaten Soppeng, Jalan Pakkanrebete, Kelurahan Lalabata, pada 24 Desember 2025.
Kasus ini berawal dari laporan Rusman yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/313/XII/2025/SPKT/RES SOPPENG/POLDA SULSEL tertanggal 28 Desember 2025.
Penyidikan perkara tersebut kemudian didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/1935/X/RES.1.6/2026/Ditreskrimum tertanggal 7 Oktober 2026.
Dalam surat itu, penyidik juga mencantumkan kontak yang dapat dihubungi untuk kepentingan koordinasi dan komunikasi terkait pemeriksaan.
Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan guna memperoleh keterangan saksi dan mendalami perkara yang sedang ditangani penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel.
Perlu ditegaskan, pemanggilan Andi Muhammad Farid dalam kapasitas sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan atau keterlibatan pidana. Status dan kesimpulan hukum seseorang tetap bergantung pada hasil penyidikan serta proses hukum yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai tanggapan Andi Muhammad Farid maupun penjelasan lebih lanjut dari pihak penyidik terkait materi pemeriksaan yang akan didalami.
(AJS)