Kasus Tumpang Tindih Tanah Eks Transmigrasi Landono, Empat Orang Jadi Tersangka, Polda Sultra Bidik Pihak Lain -->

 


Translate


Kasus Tumpang Tindih Tanah Eks Transmigrasi Landono, Empat Orang Jadi Tersangka, Polda Sultra Bidik Pihak Lain

Jumat, 20 November 2026


Kendari, Mitrabuser.com,. Dugaan praktik pemalsuan dokumen pertanahan di kawasan eks transmigrasi Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, mulai terungkap. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam klaster pertama kasus tersebut.


Salah satu tersangka diketahui merupakan mantan Lurah Landono yang sebelumnya juga pernah menduduki jabatan camat.


Pengungkapan perkara ini disampaikan Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Sultra, Kompol Muh. Chairman Sumarlianto Akbar, S.I.K., Jumat (20/11/2026).


Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penerbitan dokumen pertanahan di atas lahan yang sebelumnya telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak 1982. Luas objek tanah yang dipersoalkan mencapai sekitar 23 hektare dan merupakan lahan milik warga eks transmigrasi.


Dalam penyidikan, polisi mengidentifikasi sekitar 29 Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan pihak kelurahan serta sekitar 18 SHM dari BPN Konawe Selatan yang menjadi bagian dari objek perkara.


Kompol Chairman menjelaskan, penerbitan SKT di atas tanah yang telah bersertifikat diduga menjadi pemicu munculnya persoalan tumpang tindih kepemilikan.


"Hasil penyidikan menemukan penerbitan dokumen berupa SKT di atas bidang tanah yang sudah bersertifikat, sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan dan merugikan warga transmigrasi sebagai pemegang hak yang sah," jelasnya.


Empat tersangka yang ditetapkan dalam klaster pertama masing-masing berinisial S, B alias LB, JH alias A, dan NB. Dari jumlah tersebut, dua orang telah ditahan, sementara dua lainnya tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan kondisi kesehatan.


Penyidik mengungkapkan, dugaan modus yang dilakukan berawal dari pengklaiman tanah milik warga eks transmigrasi yang telah mengantongi sertifikat sejak 1982. Selanjutnya, bidang tanah tersebut diajukan untuk memperoleh SKT dari pejabat kelurahan.


Dokumen itu kemudian diduga dimanfaatkan untuk memperkuat klaim kepemilikan, melakukan transaksi jual beli, mengalihkan tanah, hingga meminta pembayaran ganti rugi kepada pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut.


Tidak berhenti pada empat tersangka, Ditreskrimum Polda Sultra kini menyiapkan pengembangan penyidikan melalui klaster kedua.


Fokus pengembangan diarahkan pada penelusuran pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penerbitan SKT, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, serta dokumen yang menjadi dasar penerbitan SHM baru pada 2022.


Polisi juga mendalami peran masing-masing pihak dalam rangkaian dugaan praktik tersebut, termasuk mereka yang menerbitkan dokumen, mengklaim tanah, menggunakan dokumen untuk transaksi maupun meminta ganti rugi, serta pihak yang turut menandatangani sebagai saksi batas.


Polda Sultra menegaskan bahwa pengembangan perkara akan terus dilakukan untuk mengungkap seluruh rangkaian dugaan tindak pidana dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan.


Penanganan kasus ini menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat eks transmigrasi yang memiliki bukti kepemilikan tanah, sekaligus memastikan persoalan administrasi pertanahan di wilayah Landono dapat diungkap melalui proses hukum.


(AJS)