Soppeng, Mitrabuser.com, Percepatan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non-Rawa 2026 menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Soppeng. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, meminta seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi agar program dengan sasaran lahan seluas 8.315,58 hektare dan anggaran sekitar Rp38 miliar tersebut dapat terlaksana sesuai target.
Arahan itu disampaikan Suwardi dalam Pertemuan Koordinasi Percepatan Kegiatan OPLAH Non-Rawa 2026 di Baruga Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Selasa (27/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan harus menjadi perhatian bersama. Koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk mendukung kelancaran kegiatan, mulai dari aspek teknis hingga keterlibatan kelompok tani di lapangan.
“Saya menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target,” ujar Suwardi.
Ia juga meminta seluruh unsur yang terlibat membangun kerja sama yang efektif sehingga program tidak berhenti pada pencapaian target administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi petani.
“Saya berharap seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi dan kerja sama sehingga program ini bisa memberikan manfaat nyata bagi para petani dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Soppeng. Insya Allah manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
OPLAH Non-Rawa 2026 di Soppeng mencakup areal seluas 8.315,58 hektare dengan dukungan anggaran sekitar Rp38 miliar. Program tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian guna mendorong peningkatan produktivitas dan produksi pangan.
Pertemuan koordinasi ini melibatkan ratusan peserta dari berbagai unsur, termasuk tim teknis OPLAH Non-Rawa, koordinator BPP kecamatan, tim pengawas, dan kelompok tani pelaksana. Perwakilan PLN UP3 Parepare, PLN ULP Soppeng, PLN ULP Pajalassang, serta Bank Mandiri Cabang Soppeng juga turut hadir.
Sebanyak 172 kelompok tani tercakup dalam agenda koordinasi percepatan tersebut. Keterlibatan mereka menjadi unsur penting karena pelaksanaan program berkaitan langsung dengan pengelolaan lahan pertanian di tingkat petani.
Besarnya cakupan lahan dan anggaran membuat pelaksanaan OPLAH membutuhkan pengawalan yang terkoordinasi. Ketepatan pelaksanaan, pengawasan, serta sinergi seluruh pihak menjadi aspek penting untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai perencanaan.
Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap program ini mampu membantu petani memaksimalkan potensi lahan yang tersedia sekaligus mendukung penguatan sektor pertanian daerah.
Dengan sasaran 8.315,58 hektare dan keterlibatan 172 kelompok tani, percepatan OPLAH Non-Rawa 2026 menjadi agenda strategis yang pelaksanaannya perlu terus dikawal agar manfaat program dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat tani di Kabupaten Soppeng.
(AJS)