Soppeng, Mitrabuser.com, Sebanyak 52 inovasi daerah berhasil dihimpun Kabupaten Soppeng untuk mengikuti Innovative Government Award (IGA) 2026. Angka tersebut cukup besar, tetapi pemerintah daerah mengingatkan bahwa banyaknya inovasi bukanlah tujuan akhir.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan inovasi tersebut benar-benar diterapkan dan memberikan perubahan bagi masyarakat.
Penjaringan inovasi IGA 2026 ditutup pada 31 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB.
Dari total 52 inovasi, Dinas Kesehatan menjadi perangkat daerah dengan kontribusi terbesar, yakni 30 inovasi. Berikutnya Dinas Pendidikan 12 inovasi dan Dinas P3AP2KB lima inovasi.
Dinas PUPR menyumbangkan dua inovasi. Sedangkan Dinas PTSPNakertrans, Bappelitbangda dan Pemerintah Desa Tellu LimpoE masing-masing mengajukan satu inovasi.
Data tersebut memperlihatkan bahwa geliat inovasi mulai menyebar di berbagai sektor pemerintahan, termasuk hingga tingkat desa.
Namun, angka 52 tidak boleh menjadi satu-satunya kebanggaan.
Sebab inovasi bukan sekadar nama program yang masuk dalam database.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng, Andi Agus Nongki, S.IP, M.Simenegaskan bahwa kualitas implementasi justru menjadi pekerjaan penting setelah proses penjaringan berakhir.
“Kita harapkan bukan banyaknya inovasi yang dilaporkan. Yang lebih penting bagaimana inovasi itu benar-benar berjalan, berkelanjutan dan memberikan manfaat serta dampak yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (2/9/2026).
Menurut Andi Agus, inovasi yang diajukan merupakan kontribusi perangkat daerah, unit kerja maupun pemerintah desa dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Seluruh inovator yang telah berpartisipasi juga mendapat apresiasi.
Namun, apresiasi tersebut sekaligus membawa pekerjaan rumah baru.
Setelah inovasi terkumpul, pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa program-program tersebut bukan hanya aktif ketika dibutuhkan untuk pelaporan IGA.
Untuk mendukung proses tersebut, Bappelitbangda menggunakan SIMDARA atau Sistem Informasi Database Riset dan Inovasi Daerah.
Sistem ini digunakan untuk menghimpun, mengelola, memeriksa hingga memvalidasi data inovasi beserta dokumen pendukung sebelum diajukan ke aplikasi IGA.
Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Soppeng, Andi Dewi Siswati, mengatakan kelengkapan data menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
“Data inovasi yang masuk tidak hanya dihimpun, tetapi juga diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya dengan indikator pengukuran. Kita melihat bukti implementasi, keberlanjutan, manfaat dan dampak yang bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dengan demikian, inovasi yang diajukan tidak cukup hanya memiliki nama dan konsep.
Harus ada bukti bahwa inovasi benar-benar dilaksanakan, berkelanjutan, memiliki manfaat dan menghasilkan dampak yang dapat diukur.
SIMDARA juga diharapkan menjadi basis data yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap inovasi.
Bappelitbangda turut mendorong agar inovasi lebih banyak diarahkan pada urusan wajib pelayanan dasar.
Dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID), terdapat enam urusan wajib pelayanan dasar yang masuk dalam aspek mandatori. Keenamnya yakni pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Keterwakilan minimal lima dari enam urusan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pelaporan inovasi daerah.
Andi Dewi mengatakan perangkat daerah pelaksana SPM perlu lebih aktif menemukan inovasi yang selama ini mungkin sudah berjalan tetapi belum terdokumentasikan.
“Ke depan, kami mendorong OPD pelaksana SPM lebih aktif mengidentifikasi inovasi yang sudah maupun sedang dilaksanakan. Inovasi tersebut perlu didokumentasikan, dilengkapi data dukung, kemudian diukur manfaat dan dampaknya,” jelasnya.
Hal ini membuka kemungkinan bahwa masih ada inovasi di lingkungan pemerintah yang sebenarnya sudah berjalan, tetapi belum tercatat dalam database inovasi daerah.
Setelah penjaringan ditutup, tahapan IGA 2026 masih akan berlanjut.
Pengukuran data inovasi dijadwalkan berlangsung September hingga Oktober 2026. Daerah yang masuk nominasi kemudian mengikuti presentasi kepala daerah pada November, dilanjutkan validasi lapangan pada akhir November.
Penganugerahan IGA 2026 dijadwalkan berlangsung di Provinsi Sumatera Barat pada awal Desember 2026.
Soppeng kini memiliki modal berupa 52 inovasi.
Tetapi angka tersebut juga membawa pertanyaan yang tidak kalah penting.
Apakah seluruh inovasi itu benar-benar berjalan?
Apakah masyarakat mengetahui keberadaannya?
Apakah manfaatnya bisa dibuktikan dengan data?
Dan apakah inovasi tersebut akan tetap berjalan setelah momentum IGA 2026 berakhir?
Sebab pada akhirnya, penghargaan hanyalah hasil akhir.
Ukuran paling penting dari sebuah inovasi pemerintah adalah perubahan yang dirasakan masyarakat.
Jika 52 inovasi mampu menjawab persoalan publik dan menghasilkan dampak nyata, maka angka tersebut bukan sekadar statistik.
Tetapi jika sebagian hanya berhenti pada dokumen dan laporan, maka 52 inovasi hanya akan menjadi angka yang terlihat besar di atas kertas.
(Red)