SOPPENG – Mutasi perdana yang dilakukan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dengan melantik 222 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng menuai apresiasi dari Ketua LSM Lidik Pro Kabupaten Soppeng, Suheri Sulle.
Menurut Suheri, mutasi pertama pada awal masa pemerintahan kepala daerah umumnya menjadi perhatian publik karena kerap dikaitkan dengan dinamika politik pasca-Pilkada. Namun, pelantikan yang digelar Rabu (8/7/2026) justru memperlihatkan pesan yang berbeda.
Hal itu, kata dia, terlihat dari penegasan Bupati Suwardi Haseng bahwa tidak ada satu pun pejabat yang dinonjobkan.
"Ini patut diapresiasi. Di tengah anggapan bahwa mutasi awal pemerintahan sering dikaitkan dengan kepentingan politik, Bupati justru menunjukkan sikap yang berbeda. Tidak ada pejabat yang dinonjobkan, kecuali yang mengundurkan diri," ujar Suheri, Kamis (9/7/2026).
Ia menilai langkah tersebut mencerminkan kedewasaan dalam berpolitik. Menurutnya, setelah kontestasi Pilkada berakhir, seluruh energi pemerintah seharusnya diarahkan untuk membangun daerah, bukan lagi mempertahankan sekat-sekat politik.
"Menurut saya, ini adalah wujud kedewasaan berpolitik. Pilkada sudah selesai, sekarang saatnya semua pihak bergandengan tangan membangun Soppeng. Birokrasi harus menjadi ruang pengabdian, bukan arena untuk membawa sisa-sisa kontestasi politik," katanya.
Suheri juga mengajak semua pihak meninggalkan pola-pola lama yang selama ini sering dikaitkan dengan penempatan jabatan berdasarkan kedekatan atau pertimbangan politik.
"Kalau kita ingin birokrasi yang sehat, hal-hal yang terjadi di masa lalu sebaiknya kita buang jauh-jauh. Sudah saatnya tidak lagi ada anggapan bahwa jabatan ditentukan karena kedekatan atau pertimbangan politik. Yang harus dikedepankan adalah kompetensi, integritas, dan kemampuan bekerja," tegasnya.
Menurut Suheri, langkah yang diambil Bupati Suwardi Haseng memberi harapan bahwa sistem birokrasi di Kabupaten Soppeng akan semakin profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
"Kalau prinsip itu terus dijaga, ASN akan bekerja lebih tenang karena yang menjadi ukuran adalah kinerja. Masyarakat juga akan semakin percaya kepada pemerintah jika setiap kebijakan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi dan kapasitas aparatur," ujarnya.
Ia berharap sikap yang ditunjukkan dalam mutasi perdana ini menjadi contoh bagi generasi pemimpin berikutnya.
"Semoga ini menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang. Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun daerah. Yang terpenting adalah bagaimana menempatkan orang sesuai kemampuan dan memberi kesempatan kepada mereka untuk bekerja secara profesional demi kepentingan masyarakat," pungkasnya.
Dalam pelantikan tersebut, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa mutasi dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Ia memastikan tidak ada pejabat yang dinonjobkan.
"Tidak ada yang nonjob. Ada yang mendapat promosi jabatan dan ada pula yang bergeser. Ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi agar pejabat tidak terlalu lama berada pada posisi yang sama," tegasnya.
Mutasi ini merupakan yang pertama sejak Suwardi Haseng bersama Wakil Bupati Ir. Selle KS Dalle memimpin Kabupaten Soppeng. Sebanyak 222 pejabat dilantik, terdiri atas 66 pejabat administrator, 113 pejabat pengawas, 37 kepala sekolah, dan 6 kepala UPTD puskesmas.
(AJS)