Soppeng, Mitrabuser.com, Komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mempercepat penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 64 terus diperlihatkan. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE turun langsung meninjau progres pembangunan gedung permanen sekolah tersebut dan memberikan instruksi tegas kepada pelaksana proyek agar menerapkan sistem kerja dua shift selama 24 jam.
Instruksi itu disampaikan saat Bupati melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Tim Kementerian Sosial Republik Indonesia, Senin (13/7/2026). Dalam kunjungan tersebut, Suwardi didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng Taufiq Ramli, SSTP., MM, serta Kepala Sekolah SRT 64 Soppeng Arni Erjillah, S.Pd., Gr.
Di hadapan pelaksana proyek, Bupati menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak bisa lagi ditunda. Seluruh pekerjaan diminta berjalan tanpa henti agar target operasional Sekolah Rakyat sesuai jadwal nasional dapat tercapai.
"Progres pembangunan harus dikebut. Saya ingin pekerjaan berjalan selama 24 jam agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai," tegas Suwardi.
Menurutnya, penerapan sistem kerja dua shift merupakan langkah yang harus dilakukan agar waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.
Tidak hanya memberikan instruksi, Bupati juga memastikan dirinya akan melakukan pengawasan secara langsung. Ia menyatakan akan mengunjungi lokasi pembangunan setiap dua hari sekali untuk memantau perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan seluruh arahan yang telah diberikan benar-benar dijalankan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung program nasional Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Meski pembangunan kawasan sekolah secara keseluruhan belum rampung, Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan seluruh fasilitas utama sudah dapat difungsikan pada 31 Juli 2026. Tanggal tersebut menjadi momentum dimulainya operasional Sekolah Rakyat secara serentak di 62 kabupaten dan kota di Indonesia.
Fasilitas prioritas yang harus selesai sebelum tanggal tersebut meliputi dua asrama siswa, dua asrama guru, ruang kelas, masjid, gedung serbaguna, kantin, serta dapur. Sementara pembangunan fasilitas lainnya tetap dapat dilanjutkan setelah aktivitas belajar mengajar dimulai, dengan syarat seluruh aspek keselamatan dan keamanan telah dipastikan terpenuhi.
Suwardi menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengesampingkan faktor keselamatan. Baginya, keamanan, kenyamanan, dan kelayakan lingkungan belajar bagi peserta didik merupakan hal yang tidak bisa ditawar.
Karena itu, area yang nantinya digunakan oleh siswa diwajibkan memenuhi standar keamanan meskipun pekerjaan konstruksi di bagian lain masih berlangsung.
Belum selesainya sejumlah fasilitas utama juga berdampak pada jadwal Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kegiatan yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 14 Juli 2026 akhirnya ditunda.
Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kementerian Sosial kini menargetkan MPLS dilaksanakan pada 31 Juli 2026, bertepatan dengan kesiapan fasilitas utama sekolah.
Sebanyak 370 peserta didik dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut. Jumlah itu terdiri atas 270 siswa baru dan 100 siswa existing yang akan menjadi bagian dari angkatan awal Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Soppeng.
Rangkaian MPLS nantinya tidak hanya berisi pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga berbagai kegiatan untuk mempersiapkan peserta didik secara fisik maupun psikologis. Di antaranya Cek Kesehatan Gratis (CKG), DNA Talent, tes psikologi, hingga penampilan siswa existing sebagai bentuk penyambutan kepada peserta didik baru.
Dengan pengawasan langsung dari kepala daerah dan dukungan penuh Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Soppeng optimistis pembangunan fasilitas prioritas Sekolah Rakyat dapat diselesaikan sesuai target sehingga operasional sekolah dapat dimulai tepat waktu dan memberikan layanan pendidikan yang aman, nyaman, serta berkualitas bagi ratusan peserta didik.
(AJS)