Soppeng, Mitrabuser.com, Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mematangkan program optimasi lahan non rawa Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan swasembada pangan nasional. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Review Hasil Survei Investigasi dan Desain (SID) Optimasi Lahan Non Rawa Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Suwardi Haseng di Ruang Pertemuan Gabungan Dinas, Watansoppeng, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan review SID tersebut menjadi tahapan strategis untuk memastikan kesiapan teknis pelaksanaan program di lapangan, khususnya pada kawasan pertanian non rawa yang diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas petani di Kabupaten Soppeng.
Dalam sambutannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa sektor pertanian hingga saat ini masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat sehingga memerlukan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang terintegrasi.
Menurutnya, pembangunan pertanian tidak hanya berbicara mengenai pengolahan lahan, tetapi juga menyangkut ketersediaan air irigasi, dukungan sarana produksi, hingga infrastruktur penunjang pascapanen yang memadai.
“Pertanian merupakan sektor utama masyarakat Soppeng. Karena itu, seluruh tahapan program harus dipastikan berjalan tepat sasaran agar mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan petani,” ujar Suwardi Haseng.
Ia menjelaskan bahwa review SID merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan agenda utama pemaparan hasil kajian teknis oleh tim LPPM Universitas Hasanuddin sebagai penyusun desain program optimasi lahan non rawa Tahun 2026.
Berdasarkan hasil SID, program optimasi lahan non rawa Tahun 2026 direncanakan mencakup luas 6.256 hektare yang tersebar di tujuh kecamatan. Selain itu, terdapat tambahan rencana pengembangan sekitar 1.500 hektare di Kecamatan Liliriaja.
Program tersebut dinilai sejalan dengan visi pembangunan daerah berbasis agropolitan yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Soppeng.
Dalam hasil review SID juga terungkap bahwa sebagian besar kebutuhan pekerjaan optimasi lahan diarahkan pada pembangunan sarana pengairan berbasis energi listrik. Sekitar 84 persen pekerjaan program Tahun 2026 direkomendasikan berupa pembangunan pompa air dan sumur bor yang terintegrasi dengan program prioritas daerah “Listrik Masuk Sawah”.
Data SID mencatat terdapat sekitar 533 titik sumur bor yang tersebar di delapan kecamatan. Jumlah tersebut dinilai menjadi potensi besar untuk mendukung percepatan pengembangan jaringan listrik pertanian di Kabupaten Soppeng.
Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa sebanyak delapan kecamatan, 45 desa, dan 164 kelompok tani telah masuk dalam proses pendataan dan verifikasi lapangan.
Dari hasil delineasi lapangan, luas lahan yang teridentifikasi mencapai 8.315,58 hektare atau bertambah sekitar 2.057,07 hektare dibanding usulan awal yang hanya sebesar 6.256,51 hektare.
Mayoritas lokasi program diarahkan untuk peningkatan indeks pertanaman (IP) 200 atau dua kali masa tanam dalam setahun. Dari total lokasi survei, sebanyak 140 lokasi atau sekitar 85,4 persen ditargetkan mencapai peningkatan IP tersebut.
Sumber air dominan yang tersedia di lokasi berasal dari air tanah atau sumur. Karena itu, infrastruktur yang paling banyak direkomendasikan dalam program ini berupa pompa air dan jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang tersebar pada 132 lokasi.
Meski demikian, hasil review SID juga menemukan sejumlah catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti. Salah satunya adalah adanya tujuh indikasi kelompok tani ganda yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum penetapan lokasi definitif program.
Selain itu, terdapat 21 lokasi yang hingga kini belum memiliki sumber air sehingga membutuhkan penanganan khusus. Sementara itu, sebanyak 24 lokasi lainnya masih berada pada indeks pertanaman IP 100 sehingga memerlukan peningkatan sumber air agar produktivitas pertanian dapat ditingkatkan.
Dalam forum review tersebut, tim penyusun SID turut memberikan sejumlah rekomendasi prioritas kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng. Rekomendasi itu meliputi percepatan pembangunan pompa air dan JIAT pada 132 lokasi, percepatan penetapan lokasi dan alokasi anggaran Tahun 2026, serta penguatan koordinasi dengan P3A dan GP3A terkait operasional serta pemeliharaan infrastruktur irigasi.
Tak hanya itu, monitoring dan evaluasi pascakonstruksi juga dinilai penting dilakukan secara berkala agar seluruh infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat tani.
Suwardi Haseng berharap proses review SID tersebut mampu menjadi landasan teknis yang kuat dalam pelaksanaan program optimasi lahan non rawa Tahun 2026 sehingga seluruh target pembangunan pertanian daerah dapat tercapai secara maksimal.
“Melalui proses review ini diharapkan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta indeks pertanaman petani secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Kegiatan review SID tersebut turut dihadiri unsur pemerintah daerah, tim pengawas, penyuluh pertanian, serta tim Universitas Hasanuddin yang terlibat dalam penyusunan desain program optimasi lahan non rawa Tahun 2026.
Pelaksanaan kegiatan difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng bekerja sama dengan LPPM Unhas.
Pemerintah daerah berharap hasil review SID dapat menjadi acuan teknis yang kuat untuk mendukung peningkatan produksi pertanian daerah sekaligus memperkuat kontribusi Kabupaten Soppeng dalam mendukung swasembada pangan nasional.
(AJS)