Soppeng, Mitrabuser.com, Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Soppeng bergerak cepat mengantisipasi potensi gejolak harga kebutuhan pokok dan memperkuat sistem transaksi digital di tengah masyarakat.
Langkah itu diwujudkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Selasa (12/5/2026).
Namun, pertemuan kali ini bukan sekadar rapat koordinasi biasa. Pemerintah Kabupaten Soppeng menyatukan tiga forum strategis sekaligus dalam satu agenda besar, yakni TPID, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Penggabungan tiga forum tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga menjelang momentum hari besar keagamaan yang identik dengan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat.
Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat untuk menjaga kestabilan harga pangan agar tidak melonjak secara drastis.
Ia menyebutkan, pengalaman setiap menjelang Idul Adha menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan harga sejumlah komoditas penting seperti daging sapi, ayam, cabai, bawang, hingga berbagai kebutuhan dapur lainnya.
Karena itu, menurutnya, TPID harus bekerja lebih aktif melalui pemantauan harga secara berkala, penguatan distribusi pangan, hingga langkah antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya kelangkaan barang di pasaran.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal angka statistik, tetapi bagaimana pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat tetap aman,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh pihak terkait untuk memperkuat koordinasi agar langkah pengendalian inflasi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, perhatian juga tertuju pada percepatan digitalisasi transaksi keuangan di Kabupaten Soppeng.
Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle, yang memimpin langsung jalannya rapat, menilai transformasi digital merupakan kebutuhan penting di era modern.
Salah satu sistem pembayaran yang terus didorong penggunaannya adalah QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard.
QRIS merupakan sistem pembayaran digital nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Melalui QRIS, masyarakat dapat melakukan transaksi hanya dengan memindai satu kode QR menggunakan berbagai aplikasi pembayaran digital maupun mobile banking.
Sistem tersebut dinilai lebih praktis, aman, dan efisien karena tidak lagi bergantung pada transaksi tunai.
“Digitalisasi transaksi harus terus diperluas agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan secara aman dan cepat,” ungkapnya.
Selain mempermudah transaksi masyarakat, digitalisasi keuangan juga diyakini mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri berbagai unsur penting di Kabupaten Soppeng, mulai dari jajaran Forkopimda, Kapolres, Dandim 1423, Kajari, Penjabat Sekretaris Daerah, anggota DPRD, hingga sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, hadir pula perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), BRI Cabang Soppeng, Bank Sulselbar Cabang Soppeng, serta BUMD PT Lamataesso Mattappaarires.
Kehadiran berbagai pihak tersebut memperlihatkan bahwa pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Melalui rapat strategis ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha tetap terjaga, sementara masyarakat juga semakin terbiasa menggunakan sistem transaksi digital dalam aktivitas sehari-hari.
Di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang, langkah kolaboratif seperti ini menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
(AJS)