Makassar, Mitrabuser.com, Suasana pertemuan besar antara pemerintah pusat dan daerah di Sulawesi Selatan mendadak menjadi sorotan publik. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf membuat pernyataan tegas yang langsung menyita perhatian seluruh kepala daerah, penentuan penerima bantuan sosial (bansos) kini sepenuhnya berbasis data nasional dan tidak lagi berada di tangan pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi Kementerian Sosial RI bersama pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Sabtu (18/4/2026).
Dalam forum tersebut, Mensos menegaskan bahwa seluruh penerima bantuan sosial kini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Artinya, pemerintah daerah maupun pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak lagi memiliki kewenangan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.
Kebijakan ini disebut sebagai langkah besar untuk memastikan bantuan tepat sasaran, sekaligus mengurangi potensi tumpang tindih data dan ketidakakuratan penerima manfaat.
Di tengah penegasan kebijakan tersebut, Bupati Soppeng Suwardi Haseng langsung memberikan respons tegas.
Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh sistem pendataan nasional, khususnya dalam memastikan akurasi data masyarakat di tingkat bawah.
“Kami siap memastikan data yang menjadi dasar penentuan desil benar-benar akurat, karena itu kunci agar bansos tepat sasaran,” tegas Suwardi dalam pernyataannya.
Menurutnya, keberhasilan program bantuan sosial sangat bergantung pada validitas data yang diperbarui secara berkala, bukan hanya sekadar data lama yang tidak lagi sesuai kondisi lapangan.
Pemkab Soppeng juga menegaskan akan memperkuat peran pemerintah desa dan kelurahan dalam proses pemutakhiran data sosial masyarakat.
Langkah ini dinilai penting karena perangkat di tingkat bawah dianggap paling dekat dengan kondisi riil warga, terutama keluarga kurang mampu yang menjadi sasaran utama program bantuan sosial.
Selain isu bansos, perhatian juga tertuju pada program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial yang telah berjalan di Kabupaten Soppeng.
Bupati Suwardi menyampaikan apresiasi karena daerahnya menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program tersebut, yang kini bahkan telah memasuki tahap pembangunan infrastruktur permanen.
“Kami sangat bersyukur Soppeng menjadi salah satu daerah pelaksana Sekolah Rakyat. Program ini sudah berjalan dan kini dalam tahap pembangunan, sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Program ini disebut sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, sekaligus menjadi bagian dari upaya besar pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Acara penting ini juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, para kepala daerah se-Sulsel, serta ratusan pilar sosial yang terlibat langsung dalam implementasi program kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan ini disebut sebagai momentum penting dalam menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah terkait arah baru kebijakan sosial berbasis data nasional.
Kebijakan terbaru ini menandai perubahan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Dengan seluruh data kini terpusat di DTSEN, peran pemerintah daerah bergeser dari penentu penerima menjadi penguat validasi data di lapangan.
Namun, tantangan terbesar tetap ada pada satu hal: seberapa akurat data warga di tingkat desa dan kelurahan benar-benar diperbarui sesuai kondisi nyata.
(Aswan JS)