Makassar, Mitrabuser.com, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan bersama seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Sulawesi Selatan menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait pemberitaan media yang dinilai tidak berimbang dan berpotensi menimbulkan opini publik yang menyesatkan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah sikap politik bertajuk “Melawan Framing Menyesatkan, Menjaga Martabat Demokrasi”, yang menyoroti pentingnya menjaga kualitas demokrasi melalui praktik jurnalistik yang profesional, akurat, dan beretika. Rabu (15/4/2026).
Dalam pernyataan resminya, DPW NasDem Sulsel menilai bahwa sebagian pemberitaan telah bergeser dari fungsi kontrol sosial menjadi pembentuk opini yang tidak utuh di ruang publik.
Beberapa poin yang menjadi sorotan antara lain:
Adanya framing yang dianggap tendensius dan menggiring opini publik.
Penghakiman sepihak tanpa dukungan fakta lengkap.
Penyederhanaan narasi politik menjadi sekadar transaksi kekuasaan.
Penyajian informasi yang dinilai dapat menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi merusak kualitas demokrasi yang sehat, terbuka, dan berbasis fakta.
DPW NasDem Sulsel juga menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan pilar penting demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab profesional.
Mereka menekankan beberapa prinsip utama:
Informasi harus berbasis data yang valid dan dapat diverifikasi.
Penerapan prinsip cover both sides wajib dijaga.
Media harus menghindari spekulasi dalam pemberitaan.
Kritik tetap harus berada dalam koridor etika jurnalistik.
Dalam pandangan mereka, kebebasan tanpa tanggung jawab dapat berpotensi menimbulkan distorsi informasi di masyarakat.
Salah satu poin yang juga disoroti adalah penggunaan metafora dalam sejumlah pemberitaan yang menyamakan partai politik dengan perusahaan atau entitas korporasi.
DPW NasDem Sulsel menegaskan bahwa:
Partai politik bukanlah entitas bisnis.
Partai merupakan wadah perjuangan ide, gagasan, dan aspirasi rakyat.
Penyamaan dengan korporasi dianggap dapat mengaburkan makna representasi politik dalam demokrasi.
Mereka menilai penyederhanaan semacam itu tidak tepat dan dapat menyesatkan pemahaman publik terhadap fungsi partai politik.
Dalam pernyataannya, DPW NasDem Sulsel juga mendesak pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terbuka atas narasi yang telah beredar di publik.
Selain itu, mereka meminta adanya evaluasi terhadap produk jurnalistik yang dinilai melampaui batas etika, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media dan institusi demokrasi.
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan ruang publik tetap sehat, seimbang, dan tidak terdistorsi oleh informasi yang tidak akurat.
NasDem Sulsel menyatakan akan melakukan konsolidasi bersama seluruh DPD di Sulawesi Selatan. Konsolidasi ini disebut sebagai langkah moral dan politik untuk merespons dinamika opini publik yang berkembang.
Mereka menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar pembelaan terhadap partai, melainkan upaya menjaga martabat demokrasi dari praktik pemberitaan yang dianggap tidak proporsional.
Di akhir pernyataannya, DPW NasDem Sulsel juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi dari media, dengan beberapa imbauan berikut:
Tidak mudah terpengaruh oleh framing sensasional.
Meningkatkan literasi media di era digital.
Mengedepankan verifikasi sebelum menyimpulkan informasi.
Menjaga rasionalitas dalam menyikapi isu politik.
Mereka menegaskan bahwa kritik terhadap media bukanlah penolakan terhadap kebebasan pers, melainkan penolakan terhadap manipulasi persepsi publik.
DPW NasDem Sulsel menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga ruang demokrasi yang sehat, terbuka, dan berimbang.
“Jika demokrasi dibiarkan dikendalikan oleh narasi yang tidak bertanggung jawab, maka yang runtuh bukan hanya citra partai, tetapi kepercayaan terhadap sistem itu sendiri,” demikian kutipan penutup pernyataan tersebut.
Sementara itu, Ketua DPD NasDem Soppeng Ade Irawan mengutuk keras tindakan tersebut yang dinilai mencederai marwah Partai, tandanya.
(AJS)