Batam, Mitrabuser.com, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, tampil sebagai salah satu pembicara kunci dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) Tahun 2026 yang digelar di Planet Holiday Hotel & Residence, Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2/2026).
Rakernas ADEKSI 2026 mengangkat tema strategis “Urun Rembuk RUU Pemerintahan Daerah”, sebuah forum nasional yang dirancang sebagai ruang kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan arah masa depan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
Forum ini menjadi momentum penting untuk menyerap aspirasi daerah secara langsung dalam proses penyusunan regulasi nasional yang berdampak luas.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Soppeng menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Daerah harus disusun berbasis realitas empiris yang dihadapi daerah, bukan semata-mata pendekatan normatif. Menurutnya, kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang lahir dari pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial, fiskal, dan kelembagaan di tingkat daerah.
“RUU Pemerintahan Daerah harus mampu memperkuat otonomi daerah secara substansial, membuka ruang inovasi bagi pemerintah daerah, serta menata kewenangan secara proporsional agar pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Ir. Selle KS Dalle.
Ia menekankan bahwa penguatan otonomi daerah tidak boleh dimaknai sebagai upaya melemahkan peran pemerintah pusat. Sebaliknya, otonomi yang sehat harus dibangun di atas kerangka sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah, dengan pembagian peran yang jelas, adil, dan saling menguatkan.
Menurutnya, tantangan pemerintahan ke depan akan semakin kompleks, mulai dari tuntutan pelayanan publik berbasis digital, ketahanan fiskal daerah, hingga kesiapan sumber daya manusia aparatur. Oleh karena itu, regulasi pemerintahan daerah harus mampu menjadi instrumen yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan berkeadilan. Rakernas ADEKSI ini menjadi ruang strategis bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi, tantangan, serta pengalaman nyata yang dihadapi dalam praktik pemerintahan sehari-hari,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ir. Selle menilai bahwa masukan dari daerah sangat krusial agar RUU Pemerintahan Daerah yang dihasilkan nantinya tidak bersifat tumpang tindih dengan regulasi lain, tidak menambah beban administratif, serta benar-benar implementatif ketika diterapkan di lapangan.
Rakernas ADEKSI Tahun 2026 juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional dari berbagai latar belakang strategis. Di antaranya Rektor IPDN Jakarta, Dr. Halilul Khairi, M.Si, Wakil Ketua Umum APKASI sekaligus Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, serta Ketua Umum ADEKSI yang juga Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit. Kehadiran para pemangku kebijakan ini memperkuat posisi Rakernas sebagai forum perumusan gagasan kebijakan yang komprehensif dan lintas sektor.
Forum nasional ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis dan konstruktif yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan DPR RI sebagai bahan pertimbangan utama dalam pembahasan RUU Pemerintahan Daerah ke depan.
Kehadiran Wakil Bupati Soppeng sebagai salah satu pembicara utama mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui partisipasi aktif dalam forum-forum nasional seperti Rakernas ADEKSI, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan posisinya sebagai daerah yang siap berkontribusi dalam membangun sistem pemerintahan daerah yang lebih kuat, adaptif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat di masa depan.
(AJS)