Soppeng, Mitrabuser.com, Sejumlah sekolah di Kabupaten Soppeng menjadi sorotan masyarakat. Bukan karena capaian akademik atau prestasi lomba, melainkan karena sistem pengelolaan sekolah yang dinilai terlalu memanjakan siswa melalui penyediaan satpam dan petugas kebersihan (cleaning service) secara penuh.
Isu ini mencuat dalam berbagai diskusi warga dan percakapan di ruang publik. Masyarakat mempertanyakan peran pendidikan karakter di sekolah yang dinilai mulai bergeser, seiring meningkatnya ketergantungan pada tenaga layanan non-pendidik.
“Sekarang siswa datang, duduk belajar, lalu pulang. Urusan keamanan ada satpam, kebersihan ada cleaning service. Anak-anak tidak lagi dilibatkan,” ujar salah seorang warga Soppeng yang enggan disebutkan namanya, Selasa, Rabu (21/1/2025).
Menurut warga, kondisi tersebut berbeda dengan praktik pendidikan di masa lalu. Sebelumnya, sekolah-sekolah di Soppeng dinilai mampu berjalan tertib tanpa kehadiran satpam. Pengawasan dilakukan melalui guru piket dan ketegasan kepala sekolah, sementara kedisiplinan siswa dibangun melalui pembinaan langsung.
“Dulu tidak perlu satpam. Guru yang tegas sudah cukup. Anak-anak tahu aturan dan tanggung jawab,” kata warga lainnya.
Sorotan juga diarahkan pada aspek kebersihan sekolah. Masyarakat menilai, keberadaan cleaning service membuat budaya piket kelas dan kerja bakti perlahan menghilang. Padahal, kegiatan tersebut selama ini dianggap sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian lingkungan kepada siswa.
“Dulu siswa pegang sapu karena malu kalau kelas kotor. Sekarang banyak yang berpikir, ‘biar saja, ada petugas’,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Sejumlah warga menilai kondisi ini bukan sebagai bentuk kemajuan, melainkan kemunduran dalam pembentukan mental dan karakter siswa.
Mereka menilai siswa menjadi disiplin karena diawasi, bukan karena kesadaran, serta terbiasa dilayani, bukan dilatih untuk bertanggung jawab.
Selain soal pendidikan karakter, warga juga menyoroti penggunaan anggaran negara.
Menurut mereka, sekolah-sekolah yang sudah tertib dan bersih seharusnya dapat mengelola keamanan dan kebersihan secara mandiri, sehingga anggaran untuk satpam dan cleaning service bisa dialihkan ke instansi lain yang lebih membutuhkan.
“Di kantor pelayanan publik dan fasilitas umum justru masih kekurangan petugas. Ini soal penempatan yang tepat,” ujar seorang warga.
Meski demikian, warga menegaskan bahwa kritik ini bukan bertujuan menjatuhkan sekolah atau pihak pengelola pendidikan. Sorotan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pengingat agar fungsi sekolah sebagai tempat mendidik, bukan sekadar melayani, tetap dijaga.
“Sekolah itu tempat membentuk karakter. Kalau semua diserahkan ke petugas, kapan anak-anak belajar tanggung jawab dan disiplin?” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng terkait wacana evaluasi penggunaan satpam dan cleaning service di sekolah-sekolah. Namun, isu ini dipastikan terus menjadi perhatian masyarakat dan memicu diskusi lanjutan tentang arah pendidikan dan pembentukan karakter siswa di daerah tersebut.
(Red)