Soppeng, Mitrabuser.com, Ketegangan politik di lingkungan DPRD Kabupaten Soppeng kembali mencuat setelah Aliansi Pemuda Soppeng menggelar aksi hearing di Kantor DPRD setempat. Rabu (8/10/2025).
Massa aksi mendesak kejelasan penanganan dugaan kasus perselingkuhan yang melibatkan salah satu anggota dewan berinisial HK, yang dinilai mencoreng citra lembaga legislatif.
Aksi tersebut diikuti sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan dengan sorotan tajam terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD Soppeng, yang dianggap lamban dan tidak transparan dalam menindaklanjuti isu yang sudah menjadi konsumsi publik.
Ketegangan makin memanas ketika dua anggota Fraksi Golkar DPRD Soppeng mengeluarkan pernyataan saling bertolak belakang.
A. Wadeng, salah satu anggota fraksi, mengklaim bahwa BK telah memeriksa dan menyimpulkan tuduhan terhadap HK tidak terbukti.
Namun, pernyataan itu langsung dibantah oleh Ketua BK DPRD Soppeng, Abdul Kadir, yang menegaskan belum ada pemanggilan atau klarifikasi resmi terhadap HK.
“Kami dari BK belum pernah memanggil saudara HK terkait dugaan pelanggaran etik yang beredar.
"Pernyataan A. Wadeng itu tidak benar dan tidak pernah ada koordinasi dengan BK,” tegas Abdul Kadir kepada Aliansi Pemuda Soppeng.
Kontradiksi internal itu menimbulkan kecurigaan publik terhadap transparansi lembaga dewan.
Aliansi Pemuda Soppeng menilai pernyataan yang saling bertentangan merupakan bukti adanya ketertutupan dan lemahnya komunikasi publik di internal DPRD.
Dalam forum hearing di ruang aspirasi DPRD Soppeng, perwakilan aliansi mendesak pembentukan Satuan Tugas (Satgas) independen untuk mengusut tuntas kasus dugaan perselingkuhan HK secara objektif dan terbuka.
“Ini bukan persoalan pribadi lagi. Ini soal moral, etika, dan kredibilitas DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Masyarakat berhak tahu kebenaran,” tegas salah satu perwakilan Aliansi dalam orasinya.
Aliansi juga menuntut agar setiap tahapan penanganan kasus dilakukan secara transparan kepada publik, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.
Mereka menilai, jika isu ini dibiarkan tanpa kejelasan, maka marwah lembaga legislatif akan tercoreng dan kepercayaan rakyat akan kian menurun.
Tim Penerima Aspirasi DPRD Soppeng yang hadir dalam pertemuan tersebut menerima langsung tuntutan massa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan DPRD.
Namun hingga kini, belum ada langkah konkret atau pernyataan resmi dari pihak DPRD terkait tindak lanjut permintaan publik tersebut.
Kasus dugaan perselingkuhan HK kini menjelma menjadi ujian besar bagi integritas dan transparansi DPRD Soppeng.
Desakan publik terus meningkat, sementara keheningan dewan dalam merespons tuntutan masyarakat menimbulkan pertanyaan serius, sejauh mana komitmen DPRD menjaga etika dan kepercayaan publik yang mulai terkikis.
(Tim/*)