Mitrabuser.com, Makassar, 8 Agustus 2024 – Aliansi Mahasiswa Merdeka mengecam keras penggunaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh Universitas Megarezky di Kabupaten Jeneponto, yang diduga telah dijadikan alat politik untuk mendukung calon wakil bupati Muhammad Noer Alim Qalby Alimuddin. Aksi protes yang digelar di Fly Over dan kantor LLDIKTI Wilayah IX mengungkap temuan mengejutkan mengenai politisasi program akademik ini.
Universitas Megarezky, yang mengirim 606 mahasiswanya ke 39 desa di Jeneponto dari 1 hingga 31 Agustus 2024, dituduh telah menginstruksikan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kampanye politik secara terstruktur. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan KKN digunakan untuk mempromosikan kandidat politik melalui media sosial, dengan mahasiswa diinstruksikan untuk menggunakan hashtag tertentu dan menampilkan gambar calon.
Issang, jenderal Aliansi Mahasiswa Merdeka, menyoroti bahwa tindakan ini mencederai prinsip-prinsip pendidikan tinggi dan integritas akademik. “Kami menemukan bahwa birokrasi kampus telah mengarahkan mahasiswa KKN untuk melakukan kampanye politik, yang merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik pendidikan. Ini tidak hanya merusak kredibilitas universitas tetapi juga mengganggu proses demokrasi di Jeneponto,” ujar Issang.
Aksi ini menggambarkan potensi bahaya ketika institusi pendidikan terlibat dalam praktik politik. Aliansi Mahasiswa Merdeka menuntut agar Rektor Universitas Megarezky segera mundur dan mendesak LLDIKTI Wilayah IX untuk memberikan sanksi tegas terhadap universitas tersebut. “Tindakan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk pengawasan lebih ketat terhadap bagaimana kegiatan akademik dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik,” tambah Issang.
Aliansi Mahasiswa Merdeka menyatakan bahwa aksi ini adalah langkah awal dalam upaya mereka untuk mengekspos dan mengatasi tindakan politik praktis terhadap dunia pendidikan. “Kami berencana untuk terus memantau dan akan melakukan aksi lanjutan di KPU dan Bawaslu jika pelanggaran ini tidak dihentikan,” tegasnya.
Demonstrasi ini diakhiri dengan audiensi bersama pihak LLDIKTI, yang diharapkan dapat menindaklanjuti tuntutan tersebut. Aksi ini menggarisbawahi urgensi pengawasan akademik dan perlunya integritas dalam proses pendidikan untuk memastikan bahwa kegiatan akademik tidak dijadikan alat politik. (***)