Soppeng, Mitrabuser.com,– Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE, mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (5/11/2026), di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan langkah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pencegahan korupsi.
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, para bupati dan wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Soppeng didampingi sejumlah pejabat terkait, yakni Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BKAD, Kepala Balibangda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Kesehatan.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam rakor tersebut adalah penandatanganan komitmen bersama antara Kemendagri, KPK, BPKP, LKPP, kepala daerah, dan ketua DPRD.
Komitmen ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, membangun sistem pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, serta meminimalkan celah terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Dr. Akhmad Wiyagus dalam pemaparannya menyoroti peran kepemimpinan kepala daerah dalam membangun pemerintahan yang berintegritas. Kepemimpinan yang kuat dan berlandaskan prinsip antikorupsi dinilai menjadi salah satu kunci terciptanya birokrasi yang bersih dan efektif.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan KPK RI Dr. Johanis Tanak menguraikan pentingnya penguatan integritas kepala daerah melalui pencegahan korupsi dan pembenahan sistem tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, BPKP memberikan penekanan pada penguatan pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko agar pelaksanaan program serta penggunaan anggaran daerah berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rakor juga diisi dengan dua sesi panel yang membahas berbagai persoalan strategis, di antaranya pemetaan risiko korupsi, pengawasan pemerintahan daerah berbasis risiko, tata kelola keuangan daerah, serta pencegahan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, penguatan tata kelola dan pencegahan korupsi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran daerah dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
(AJS)

