Soppeng, Mitrabuser.com, Polemik penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai isu dan spekulasi bermunculan, mulai dari dugaan ketidakpuasan sejumlah pejabat hingga kabar yang menyebut adanya keresahan di internal birokrasi.
Di tengah berkembangnya berbagai narasi tersebut, DPD LIRA Soppeng angkat bicara dan meminta seluruh pihak untuk tidak terburu-buru membangun kesimpulan tanpa didukung data dan fakta yang jelas.
Organisasi yang selama ini dikenal aktif mengawal berbagai isu pemerintahan dan pelayanan publik itu menilai bahwa masyarakat perlu memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sembari tetap melakukan fungsi kontrol secara objektif.
Bupati DPD LIRA Soppeng, Andi Ukkas Page, mengatakan bahwa penataan jabatan merupakan bagian dari dinamika pemerintahan yang lazim terjadi dalam upaya meningkatkan efektivitas birokrasi.
Menurutnya, langkah tersebut tidak seharusnya langsung dipersepsikan negatif selama dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Selama dilakukan sesuai aturan, kebijakan ini layak diberi kepercayaan, bukan kecurigaan,” ujar Andi Ukkas dalam keterangan tertulis yang diterima media, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan melakukan penataan aparatur sipil negara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN.
Sistem merit sendiri menitikberatkan pada aspek kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai dasar utama dalam pengisian maupun penataan jabatan.
Karena itu, menurut Andi Ukkas, setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah sebaiknya dinilai berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau persepsi yang berkembang di ruang publik.
DPD LIRA Soppeng mengakui hingga saat ini belum ada penjelasan resmi yang disampaikan pemerintah daerah terkait sejumlah isu yang berkembang pasca penataan jabatan tersebut.
Namun demikian, kondisi itu dinilai tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk membangun opini berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Menurut Andi Ukkas, sikap yang lebih bijak adalah menunggu klarifikasi resmi serta mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum menyebarkan atau mempercayai berbagai informasi yang beredar.
“Ketika penjelasan resmi belum ada, sikap yang tepat adalah menunggu data, bukan mengisi ruang kosong dengan dugaan,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi respons terhadap berbagai spekulasi yang ramai diperbincangkan masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
Ia menilai bahwa opini yang dibangun tanpa dasar yang kuat berpotensi memunculkan kegaduhan yang tidak perlu, bahkan dapat mengganggu fokus pemerintah dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, DPD LIRA Soppeng menyoroti sejumlah isu yang beredar di tengah masyarakat, termasuk kabar mengenai pengunduran diri pejabat tertentu maupun dugaan adanya keresahan di internal birokrasi.
Menurut organisasi tersebut, seluruh informasi itu hingga kini masih membutuhkan konfirmasi dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan.
Andi Ukkas mengingatkan bahwa informasi yang belum teruji kebenarannya dapat menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
Karena itu, pihaknya mengajak semua pihak untuk mengedepankan prinsip verifikasi dan menghindari penyebaran informasi yang belum memiliki dasar yang jelas.
“Jangan sampai pelayanan publik terganggu hanya karena energi kita habis untuk memperdebatkan isu yang belum tentu benar,” katanya.
Meski meminta publik tidak berspekulasi, DPD LIRA Soppeng menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mengajak masyarakat untuk berhenti melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
Sebaliknya, organisasi tersebut menilai pengawasan merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi yang harus terus dijalankan.
Namun pengawasan yang efektif, kata Andi Ukkas, adalah pengawasan yang dilakukan secara objektif, berbasis data dan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pendekatan tersebut, kritik yang disampaikan kepada pemerintah akan memiliki nilai konstruktif dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Pengawasan harus tetap berjalan, tetapi harus didasarkan pada fakta yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, DPD LIRA Soppeng mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga insan media untuk menjaga suasana tetap kondusif.
Menurut mereka, pemerintahan akan lebih optimal bekerja apabila mendapatkan ruang yang cukup untuk menjalankan program-programnya, namun tetap berada dalam pengawasan publik yang sehat.
DPD LIRA Soppeng meyakini bahwa keseimbangan antara ruang kerja pemerintah dan kontrol masyarakat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan suasana yang kondusif dan pengawasan yang objektif, organisasi tersebut optimistis pelayanan publik di Kabupaten Soppeng dapat berjalan lebih maksimal dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Pemerintah perlu diberi kesempatan bekerja, masyarakat tetap mengawasi. Keduanya harus berjalan seimbang demi kepentingan publik,” tutup Andi Ukkas.
(AJS)